Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) akan menggelar Rapat Kerja dan Konsultasi Nasional (Rakerkonas) ke-35 di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, pada 3–5 Agustus 2026. Forum nasional ini menjadi wadah strategis bagi pelaku usaha dari seluruh Indonesia untuk merumuskan rekomendasi kebijakan dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global dan berbagai tantangan domestik.
Ketua Umum APINDO, Shinta W. Kamdani, menjelaskan bahwa dunia usaha saat ini menghadapi tekanan yang datang secara bersamaan, mulai dari gejolak geopolitik, fragmentasi perdagangan global, pelemahan permintaan pasar, hingga berbagai persoalan struktural di dalam negeri. Kondisi tersebut tercermin dari menurunnya sejumlah indikator ekonomi, termasuk Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Indonesia yang berada pada level 46,9 pada Juni 2026 serta melemahnya Indeks Kepercayaan Industri.
“Ketika seluruh tekanan ini datang bersamaan, perusahaan kehilangan ruang untuk menghadapi kenaikan biaya. Dunia usaha membutuhkan kepastian kebijakan dan penyelesaian hambatan secara menyeluruh agar mampu bertahan sekaligus terus tumbuh,” ujar Shinta dalam Konferensi Pers Pra-Rakerkonas APINDO XXXV di Jakarta, Selasa (28/7/2026).
Menurutnya, APINDO mendorong percepatan implementasi berbagai perjanjian perdagangan internasional seperti Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA), Indonesia-Canada CEPA (ICA-CEPA), dan Indonesia-Eurasian Economic Union Free Trade Agreement (I-EAEU FTA) guna memperluas akses pasar ekspor dan meningkatkan daya saing industri nasional.
Rakerkonas APINDO XXXV akan diikuti oleh pengurus APINDO dari 36 provinsi dan 368 kabupaten/kota. Hasil pembahasan forum tersebut nantinya akan dirumuskan menjadi rekomendasi kebijakan yang akan disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia sebagai masukan strategis dalam memperkuat arah pembangunan ekonomi nasional.
Selain membahas isu ekonomi makro, forum ini juga akan memberikan perhatian besar terhadap penguatan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Ketua Bidang UMKM APINDO, Ronald Walla, menegaskan bahwa UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia karena menyumbang lebih dari 60 persen Produk Domestik Bruto (PDB), menyerap hampir 97 persen tenaga kerja nasional, serta memberikan kontribusi besar terhadap investasi nasional.
Rangkaian kegiatan Rakerkonas dimulai pada 3 Agustus 2026 melalui Business Investment Forum dan Expo yang mempertemukan pemerintah daerah, investor, dan perwakilan negara sahabat untuk membuka peluang investasi baru. Puncak Rakerkonas pada 4 Agustus 2026 akan menghadirkan sejumlah menteri, tokoh nasional, pimpinan organisasi pengusaha, kepala daerah, hingga para duta besar negara sahabat dalam diskusi lintas sektor mengenai arah pembangunan ekonomi Indonesia. Selanjutnya, pada 5 Agustus 2026, peserta akan mengikuti kunjungan ke sentra-sentra UMKM di Sulawesi Selatan.
Ketua DPP APINDO Sulawesi Selatan, Suhardi, menyampaikan bahwa dipilihnya Makassar sebagai tuan rumah menjadi bentuk pengakuan terhadap posisi strategis kota tersebut sebagai gerbang perdagangan dan logistik Indonesia Timur.
“Makassar memiliki potensi besar di sektor pangan, perikanan, energi, dan ekonomi maritim. Rakerkonas ini menjadi momentum mempertemukan potensi daerah dengan investor sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi kawasan timur Indonesia,” katanya.
Ia menambahkan, DPP APINDO Sulawesi Selatan telah mempersiapkan penyelenggaraan kegiatan dengan menargetkan kehadiran sekitar 1.000 peserta dan tamu undangan dari berbagai daerah di Indonesia.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum APINDO Sanny Iskandar mengatakan Rakerkonas tahun ini juga menjadi momentum evaluasi terhadap tujuh program strategis APINDO selama satu tahun terakhir, mulai dari advokasi kebijakan, ketenagakerjaan, investasi, pemanfaatan perjanjian perdagangan internasional, pengembangan bisnis keluarga, hingga berbagai program pemberdayaan UMKM dan penanganan stunting.
Melalui Rakerkonas XXXV, APINDO menegaskan bahwa penguatan ketahanan ekonomi nasional hanya dapat diwujudkan melalui kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, pekerja, akademisi, serta seluruh pemangku kepentingan. Forum ini diharapkan mampu melahirkan rekomendasi yang implementatif guna meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia di tengah dinamika ekonomi global yang terus berkembang.